Rakor Inflasi 'Panas', Sekda Edward Candra Siapkan Jurus Jitu Jaga Wisatawan & Kantong Warga

Suarapublic.com Selamat datang di Website Suarapublic yang penuh informasi terkini. Pada Edisi kali Ini, Suarapublic akan menyampaikan informasi menarik dari Sumsel. Konten Yang Menarik Tentang " Rakor Inflasi Panas Sekda Edward Candra Siapkan Jurus Jitu Jaga Wisatawan Kantong Warga" Pelajari setiap bagiannya hingga paragraf penutup.

Pada tanggal 23 Juni 2025, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025. Acara ini juga dirangkaikan dengan Sosialisasi Surat Edaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor untuk menjaga stabilitas pariwisata, terutama selama libur sekolah. Beliau juga menghimbau implementasi standar CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) di destinasi wisata.

Sekda Edward Chandra menegaskan kesiapan Pemprov Sumsel untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait. Tujuannya adalah menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil dan meningkatkan keamanan di sektor pariwisata.

Kementerian Pariwisata memberikan dukungan konkret berupa 23 modul panduan mitigasi risiko bagi pelaku usaha wisata. Panduan ini mencakup keamanan transportasi, pelayanan hotel dan restoran, serta manajemen kerumunan wisatawan.

Rakor juga membahas perkembangan inflasi di berbagai daerah. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, mengingatkan daerah dengan inflasi tinggi untuk segera mengevaluasi penyebabnya. Beliau menyarankan koordinasi dengan BPS untuk identifikasi faktor utama inflasi.

Edward Chandra menambahkan bahwa tren inflasi saat ini tidak hanya dipicu oleh harga beras, tetapi juga komoditas lain seperti Minyakita, cabai, dan bawang.

“Kami akan menindaklanjuti hasil rakor ini, termasuk upaya mitigasi dan pengawasan di lapangan agar dua sektor ini—ekonomi dan pariwisata—dapat tumbuh beriringan,” tutup Edward.

Pemerintah daerah diminta untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga menjelang hari-hari besar nasional dan liburan panjang.