Operasi Senjata Api Ilegal: Kamtibmas Sumsel Kondusif?

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) tengah gencar melaksanakan operasi penertiban senjata api ilegal di seluruh wilayahnya. Operasi ini, yang mencakup 17 kabupaten dan kota, akan berlangsung hingga 28 Juni 2025.

Menurut Kombes Pol Muhammad Anis, Kepala Biro Operasi Polda Sumsel, operasi ini bertujuan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang disebabkan oleh penyalahgunaan senjata api. Beliau mengimbau masyarakat yang masih menyimpan senjata api ilegal untuk segera menyerahkannya kepada pihak kepolisian terdekat.

Selama operasi berlangsung, kami mengimbau masyarakat yang memiliki senjata api tanpa izin untuk menyerahkannya. Jika terjaring petugas, sanksi hukum yang berat akan menanti, tegas Kombes Pol Muhammad Anis pada hari Senin di Palembang.

Konsekuensi bagi kepemilikan senjata api ilegal sangat serius. Pelanggar dapat dijerat dengan Undang-Undang Darurat yang ancamannya berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara hingga 20 tahun.

Polda Sumsel menekankan bahwa penertiban ini adalah bagian dari upaya menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tindak kejahatan yang melibatkan senjata api ilegal harus ditekan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban.

Kabar baiknya, masyarakat yang secara sukarela menyerahkan senjata api ilegal, baik rakitan maupun pabrikan, tidak akan diproses secara hukum. Langkah ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih kooperatif dalam menjaga keamanan lingkungan.

Aksi kejahatan dengan menggunakan senjata api ilegal masih kerap terjadi, bahkan hingga ke pelosok desa. Penertiban ini juga merupakan upaya mendukung suksesnya pembangunan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan, yang seringkali terhambat oleh penyalahgunaan senjata api ilegal.