Tarif Impor AS dan Dampaknya pada Approval Rating Prabowo: Pandangan Mendalam dari Guru Besar UI

Suarapublic.com Hai selamat membaca informasi terbaru. Pada Edisi kali Ini, Suarapublic akan menyampaikan informasi menarik dari News. Panduan Artikel Tentang " Tarif Impor AS dan Dampaknya pada Approval Rating Prabowo Pandangan Mendalam dari Guru Besar UI" Mari kita bahas tuntas hingga bagian penutup tulisan.

Di era globalisasi saat ini, keputusan politik yang diambil oleh seorang pemimpin, terutama seorang presiden, memiliki dampak yang luas. Salah satu contoh nyata adalah keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengajak Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Dunia atau Board of Peace (BoP). Dalam hal ini, pandangan Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia, memberi kita perspektif penting tentang keputusan tersebut.

Hikmahanto menyoroti bahwa langkah Prabowo ini bukan tanpa risiko. Ia menyatakan,Trump berpotensi menaikkan tarif impor untuk produk Indonesia apabila Prabowo tidak menekan piagam BoP. Hal ini mengingat ada preseden sebelumnya di mana Presiden Prancis enggan bergabung dan Trump mengancam tarif 200 persen. Dampak dari tarif ini bisa sangat merugikan bagi perekonomian Indonesia.

“Kalau Indonesia harus membayar mahal dan tidak bisa menempatkan orangnya, sungguh sangat disayangkan,” sambung Hikmahanto. Hal ini memperjelas bahwa bergabung dalam BoP bukan hanya soal angka atau kontribusi finansial. Indonesia harus memastikan bahwa kehadirannya di Dewan Perdamaian Dunia itu memberikan manfaat yang signifikan. Dengan iuran minimal USD 1 miliar atau sekitar Rp 16 triliun, setiap suara yang tidak berarti dari Indonesia bisa menjadi sebuah kerugian yang teramat besar.

Keberadaan Indonesia di BoP juga memiliki implikasi terhadap isu-isu kemanusiaan di Palestina. Hikmahanto menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki suara yang signifikan untuk menghentikan kekerasan Israel dan merealisasikan kemerdekaan Palestina. Terlebih lagi kalau Indonesia tidak punya suara signifikan dan berdampak untuk penghentian kekerasan oleh Israel, ungkapnya. Ini menandakan bahwa keputusan politik tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab moral dan kemanusiaan.

Hikmahanto melanjutkan bahwa bergabungnya Indonesia dalam BoP berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo. Dalam hal ini, jika keputusan Indonesia berimplikasi negatif bagi masyarakat Palestina, dampaknya akan merugikan reputasi Prabowo sebagai pemimpin. “Masyarakat akan menilai kepemimpinan berdasarkan seberapa baik kita memperjuangkan hak-hak mereka di forum internasional,” ucapnya.

Masalah tarif impor dari Amerika Serikat (AS) yang belum disepakati adalah faktor tambahan yang patut dipertimbangkan. Meski saat ini Indonesia mendorong untuk bergabung lebih dalam, ketidakpastian tentang hubungan ekonomi dengan AS masih menjadi ancaman yang harus dihadapi. Dengan negara-negara yang lebih mendahulukan kepentingan mereka, risiko bagi Indonesia juga menjadi semakin besar.

Belum lagi, Hikmahanto menekankan bahwa komposisi pengurus BoP cenderung pro-Israel. Pengurus harian sudah diumumkan dan semua atas penunjukan Trump, termasuk pengurus untuk Gaza yang kebanyakan sangat pro terhadap Israel, jelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa suara Indonesia di BoP bisa terabaikan, dan kebijakan yang diambil justru akan menguntungkan pihak-pihak yang tidak berpihak pada Palestina.

Dalam kesimpulannya, keputusan Prabowo Subianto untuk memperjuangkan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Dunia merupakan langkah yang berani namun sarat dengan risiko. Melihat situasi yang ada, Hikmahanto mengingatkan kita akan pentingnya memiliki strategi yang jelas dan suara yang berarti dalam forum-forum internasional. Kalau tidak, reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden bisa terancam, pungkasnya.