Menuju Lubuklinggau Sadar HAM: Nanan Sohe dan Tokoh Sumsel Bedah Strategi P5HAM

Suarapublic.com, LUBUKLINGGAU – Komitmen untuk melahirkan masyarakat yang melek dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) terus diakselerasi di Sumatera Selatan. Langkah nyata ini tertuang dalam sosialisasi inspiratif bertajuk "Mewujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia melalui Implementasi P5HAM", yang digelar di Bendo Cafe, Kota Lubuklinggau, Kamis (30/7/2026).

Acara ini menjadi magnet perhatian karena menghadirkan deretan tokoh berpengaruh sebagai narasumber. Mulai dari Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi PKB Dapil Sumsel I, H. SN Prana Putra Sohe; Ketua DPW Perempuan Bangsa Provinsi Sumsel periode 2026–2031, Hj. Yetti Oktarina Prana; hingga Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Sumsel, Hendri Maruli Tua, S.H., M.H.

Dalam pemaparan utamanya, H. SN Prana Putra Sohe atau yang akrab disapa Nanan Sohe menegaskan bahwa HAM adalah fondasi mutlak yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan HAM bukan hanya tugas negara, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang sekat suku, agama, ras, maupun strata sosial.

"HAM bukan sekadar hak untuk hidup. Lebih dari itu, ini menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, layanan kesehatan, rasa aman, keadilan, serta kesetaraan di mata hukum. Membangun budaya saling menghormati adalah kunci utama untuk menciptakan tatanan sosial yang damai, adil, dan bermartabat," ujar Prana Putra Sohe dengan tegas.

Di sisi lain, perspektif menarik datang dari Hj. Yetti Oktarina Prana. Ia menyoroti pentingnya sentuhan perempuan sebagai garda terdepan atau agent of change dalam membumikan nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya, penghormatan terhadap HAM harus dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

"Perempuan adalah pendidik pertama dan utama bagi generasi masa depan. Di tangan ibulah nilai-nilai toleransi, kasih sayang, dan sikap anti-kekerasan harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak, sehingga kelak mereka tumbuh menjadi pribadi yang menghargai hak sesama," ungkap Yetti.

Melalui sinergi antara kebijakan legislatif, pengawasan dari Kementerian HAM, dan gerakan berbasis keluarga yang dimotori kaum perempuan, kegiatan P5HAM ini diharapkan tidak berhenti sebagai seremonial belaka. Output dari sosialisasi ini ditargetkan mampu memicu gelombang kesadaran baru yang menjadikan Kota Lubuklinggau—dan Sumatera Selatan pada umumnya sebagai wilayah yang ramah, aman, dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. (Rudi Tanjung)