Jerat Hukum Melanda: 6 Tersangka Ditangkap KPK dalam OTT Mengguncang Kalimantan Selatan!

Suarapublic.com Hai semoga harimu menyenangkan., Pada Edisi kali Ini, Suarapublic akan menyampaikan informasi menarik dari Nasional. Analisis Mendalam Mengenai " Jerat Hukum Melanda 6 Tersangka Ditangkap KPK dalam OTT Mengguncang Kalimantan Selatan" Ikuti selalu pembahasannya sampai bagian akhir.

Harjono Ponorogo telah menjadi sorotan karena penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Pada tanggal 9-10 Desember 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, yang terlibat dalam dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi dalam pemerintahan Lampung Tengah untuk Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, pada tanggal 20 Agustus 2025, KPK juga melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait praktik dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan, saat menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Tidak hanya itu, pada 3 November 2025, KPK menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid, terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk Tahun Anggaran 2025. KPK juga berhasil mengamankan enam orang di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan dalam OTT terbaru.

Kepala Bidang Humas KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa operasi tangkap tangan ini adalah bagian dari langkah KPK untuk menanggulangi korupsi. Pada Juni 2025, OTT juga dilakukan terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut.

KPK memberikan waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Salah satu kasus penting adalah dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Pada 7 November 2025, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, juga terlibat dalam OTT karena dugaan suap yang berkaitan dengan pengurusan jabatan.

Sejak awal tahun 2025, KPK telah melakukan sebanyak 11 operasi tangkap tangan dengan fokus utama dalam menindak praktik korupsi di berbagai daerah, termasuk Jakarta dengan OTT pada 13 Agustus 2025 yang melibatkan dugaan suap dalam pengelolaan kawasan hutan. Dan pada 17-18 Desember 2025, KPK melanjutkan aksi mereka di Tangerang, yang mengakibatkan penangkapan seorang jaksa dan dua pengacara.