Gempar! Bupati Ade Kuswara Terjaring OTT KPK di Bekasi – Apa yang Terjadi?

Suarapublic.com Semoga kebahagiaan menyertai setiap langkahmu. Pada Edisi kali Ini, Suarapublic akan menyampaikan informasi menarik dari Nasional. Informasi menarik Mengenai " Gempar Bupati Ade Kuswara Terjaring OTT KPK di Bekasi Apa yang Terjadi" Tetap fokus dan simak hingga kalimat terakhir.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sepuluh orang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis, 18 Desember 2025. OTT ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memerangi tindakan korupsi di daerah tersebut.

Menurut keterangan resmi dari KPK, mereka membenarkan bahwa operasi di Bekasi memang terjadi. Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, baru saja dilantik pada pelantikan kepala daerah serentak yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 20 Februari 2025.

Pada saat berlangsungnya OTT, tiga penyidik KPK menyegel dua akses pintu ruang kerja Bupati Ade pada pukul 19.00 WIB. Penyelidikan ini dilatarbelakangi oleh dugaan suap terkait proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara.

KPK memiliki waktu satu hari untuk menentukan status hukum dari sepuluh orang yang ditangkap, termasuk Bupati Ade, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses penyidikan tampaknya berjalan dengan ketat, meski keberadaan ketiga penyidik KPK sempat tidak diketahui.

Budi Peasetyo, Juru Bicara KPK, menegaskan bahwa Ade Kuswara saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif di dalam gedung. KPK terus melakukan serangkaian OTT di Bekasi hingga pukul 21.00 WIB, yang melibatkan petugas yang mengenakan masker dan menunjukkan identitas mereka.

Beberapa OTT sebelumnya juga mencuri perhatian, seperti yang terjadi di Jakarta pada 13 Agustus 2025, terkait dugaan suap dalam pengelolaan kawasan hutan. Tindakan tegas KPK ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas praktik korupsi di berbagai daerah di Indonesia.

Kasus-kasus lainnya yang melibatkan KPK termasuk OTT terhadap Gubernur Riau, Bupati Ponorogo, dan Bupati Lampung Tengah, yang menunjukkan bahwa tindakan korupsi menjadi isu serius dalam pemerintahan daerah.