Buruh Jakarta Menggugat: Aksi Demo di Istana Tolak UMP Rp 5,7 Juta Hari Ini!

Suarapublic.com Selamat datang di Website Suarapublic yang penuh informasi terkini. Pada Edisi kali Ini, Suarapublic akan menyampaikan informasi menarik dari Nasional. Artikel Terkait " Buruh Jakarta Menggugat Aksi Demo di Istana Tolak UMP Rp 57 Juta Hari Ini" Yok ikuti terus sampai akhir untuk informasi lengkapnya.

Di Jakarta, serikat buruh mengemukakan tiga tuntutan penting kepada Gubernur DKI Jakarta. Pertama, mereka meminta agar Keputusan Gubernur mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 direvisi. Kedua, buruh menuntut agar UMP Jakarta ditetapkan minimum sebesar Rp6.000.000. Selain itu, mereka juga berharap pemerintah dapat mengembalikan martabat serta kesejahteraan buruh yang selama ini menjadi penopang ekonomi ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam responnya menjelaskan bahwa penetapan UMP 2025 telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Sementara itu, Presiden FSP ASPEK Indonesia, Abdul Gofur, menilai aksi tersebut sebagai desakan langsung kepada pemerintah pusat untuk segera merevisi kebijakan upah yang ada.

Buruh menuntut agar Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepala daerah guna menyesuaikan UMP berdasarkan 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dalam pernyataannya, Pramono mengungkapkan bahwa UMP DKI Jakarta tahun 2026 disepakati sebesar Rp5.729.876, yang mana ini merupakan kenaikan sebesar 6,17 persen dibandingkan UMP sebelumnya sebesar Rp5.396.761.

Aksi unjuk rasa ini diadakan oleh sekitar 20 ribu buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia pada tanggal 29-30 Desember 2025. Mereka merasa adanya ketimpangan yang jelas, di mana UMP Jakarta lebih rendah dibandingkan dengan Upah Minimum Kota (UMK) di daerah penyangga seperti Kota Bekasi, yang berada di kisaran Rp5,99 juta.

Massa buruh melakukan aksi ini di kawasan Patung Kuda, Jakarta, sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan UMP 2026 yang dinilai tidak adil. Rencananya, aksi serupa juga akan berlangsung di Kota Bandung, Jawa Barat. Selain itu, Gubernur Pramono Anung menyayangkan besaran UMP yang dinaikkan dianggap tidak cukup signifikan untuk menghadapi inflasi dan kenaikan harga kebutuhan dasar lainnya.

Pemprov DKI Jakarta telah mengadakan beberapa rapat bersama berbagai pihak, termasuk pengusaha dan buruh, terkait besaran kenaikan UMP. Pramono menegaskan bahwa UMP bukan sekadar masalah angka, melainkan juga menyangkut kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan bisnis pengusaha. Pada waktu yang sama, Pemprov DKI juga meluncurkan insentif bagi pekerja di Jakarta dalam bentuk bonus akhir tahun.