Ketimpangan Nyata di Musi Rawas: LAKI P45 Dukung Herman Sawiran, Desak Pemerintah Segera Bangun Infrastruktur 6 Desa HTI

Suarapublic.com, Musi Rawas, [12 April 2026] - Ahlul Fajri selaku perwakilan Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P45) secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan dan tuntutan aktivis senior Herman Sawiran yang selama ini konsisten menyuarakan nasib memprihatinkan masyarakat di 6 Desa kawasan HTI di Kabupaten Musi Rawas.

Kondisi infrastruktur, khususnya jalan, di wilayah tersebut dinilai sangat tertinggal dan nyaris tidak tersentuh pembangunan sejak dahulu hingga masa kepemimpinan Bupati Musi Rawas saat ini. 

Jalan sebagai urat nadi kehidupan masyarakat justru dibiarkan dalam kondisi rusak parah, bahkan di beberapa titik belum pernah dibangun sama sekali.

Ironisnya, di saat masyarakat 6 Desa HTI hidup dalam keterisolasian dan keterbatasan akses, pemerintah daerah justru terkesan lebih memprioritaskan pembangunan gedung-gedung megah, termasuk rumah dinas Bupati yang terlihat mewah. Hal ini memperlihatkan kesenjangan sosial yang sangat mencolok antara pejabat dan rakyat kecil.

- “Ini bukan sekadar soal pembangunan, ini soal keadilan sosial. Bagaimana mungkin masyarakat di tanahnya sendiri hidup tertinggal, sementara simbol-simbol kekuasaan dibangun begitu megah?” tegas Ahlul Fajri.

Menanggapi pertanyaan publik terkait kepedulian Herman Sawiran terhadap 6 Desa HTI, LAKI P45 menilai hal tersebut sebagai bentuk nyata kecintaan terhadap tanah kelahiran dan kepedulian terhadap sesama.

- “Kenapa beliau peduli? Karena di Musi Rawas ini sudah terlalu banyak yang memilih diam. Tidak semua orang mau melihat saudaranya hidup tertinggal di tanah tumpah darahnya sendiri,” lanjutnya.

Lebih lanjut, LAKI P45 juga menyoroti status dan pengelolaan kawasan HTI yang disebut-sebut memiliki luasan mencapai ±40.000 hektar, yang sebelumnya berada di bawah penguasaan grup besar dan kemudian dialihkan kepada perusahaan lain. Namun hingga kini, data pasti terkait Hak Guna Usaha (HGU) dinilai belum transparan dan perlu dilakukan pengukuran ulang secara menyeluruh.

Berdasarkan keterangan pelaku sejarah, proyek Trans HTI yang dimulai pada tahun 1992 dipimpin oleh seorang pejabat Dinas Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas, yang hingga kini masih hidup dan siap memberikan penjelasan terkait fakta-fakta sejarah yang terjadi.

- “Ini harus dibuka terang-benderang. Jangan sampai ada kepentingan tersembunyi yang menghambat pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Jika perlu, lakukan audit menyeluruh terhadap HGU dan seluruh kebijakan terkait HTI,” tegas LAKI P45.

LAKI P45 juga menduga adanya indikasi ketidakseriusan pemerintah daerah dalam membangun akses jalan menuju 6 Desa HTI, yang diduga berkaitan dengan berbagai kepentingan tertentu.

Sebagai bentuk keseriusan, LAKI P45 mendesak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk segera:

1. Membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan menuju 6 Desa HTI.

2. Melakukan audit dan pengukuran ulang HGU kawasan HTI secara transparan.

3. Membuka ruang audiensi terbuka bersama tokoh masyarakat, aktivis, dan pihak terkait.

4. Mengusut dugaan adanya kepentingan yang menghambat pembangunan.

- “Jika tuntutan ini tidak diindahkan, maka GSSU dan LAKI P45 bersama elemen masyarakat tidak akan tinggal diam. Kami siap menggalang kekuatan rakyat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang selama ini terabaikan,” tutup Ahlul Fajri.

Kontrol sosial bukan kejahatan. Diam terhadap ketidakadilan adalah pengkhianatan.(Rd)