Evaluasi Menteri Kabinet: Said Abdullah Ingatkan Pentingnya Objektivitas & Data Kinerja!

Suarapublic.com Hai selamat membaca informasi terbaru. Pada Edisi kali Ini, Suarapublic akan menyampaikan informasi menarik dari Nasional. Review Artikel Mengenai " Evaluasi Menteri Kabinet Said Abdullah Ingatkan Pentingnya Objektivitas Data Kinerja " Yuk

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif penuh untuk mengevaluasi dan mengganti para menteri di kabinetnya.

Said Abdullah, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, menilai mekanisme evaluasi yang transparan dapat membantu Presiden menghindari kinerja yang bersifat kamuflatif, yakni pencitraan politik tanpa dampak nyata terhadap kebijakan dan kesejahteraan rakyat.

Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri, sebab para menteri dipilih dan diangkat oleh Presiden, kata Said Abdullah dalam keterangannya, Minggu (19/10/2025).

Said menambahkan, Presiden juga dapat memperoleh ukuran-ukuran yang konkrit atas kinerja para menteri di kabinetnya sendiri.

Langkah penilaian berbasis data dan indikator kinerja tersebut penting agar setiap kebijakan menteri sejalan dengan visi besar Presiden dalam Asta Cita, yang berfokus pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Said, Presiden memiliki sejumlah lembaga teknis yang dapat membantu menilai kinerja para menteri, seperti Kantor Staf Presiden (KSP), Sekretariat Kabinet, dan staf khusus di berbagai bidang.

Lembaga-lembaga tersebut, kata Said, bisa menyusun Key Performance Indicator (KPI) sebagai tolok ukur kinerja yang terukur dan transparan.

Jadi ukuran evaluasinya jelas, tidak subyektif, sehingga yang mengevaluasi dan yang di evaluasi sama sama memiliki pegangan yang jelas, ujar Said.

Namun, Said menilai evaluasi kinerja menteri sebaiknya dilakukan berdasarkan ukuran yang objektif dan terukur agar tidak menimbulkan kesan subjektif.

Jadi kalau ada menteri terevaluasi karena kinerjanya, maka sang menteri tidak akan merasa di evaluasi secara sepihak. Dengan demikian pergantian atau tidaknya menteri semata mata kepentingan strategis Presiden, imbuhnya.

Dengan demikian, saya kira tidak akan ada menteri merasa kecewa jika kena reshuffle karena kinerjanya yang tidak baik, jelasnya.

Ia menilai, sistem evaluasi berbasis KPI dapat mencegah munculnya persepsi subjektif atau ketidakadilan dalam reshuffle kabinet.

Model evaluasi demikian juga akan menghindarkan Presiden mendapati anak buah yang membangun kinerja kamuflatif, pungkas Said.