Wali Kota Bandung Farhan Berikan Respons Mengejutkan Setelah Wakilnya Terjerat Kasus Korupsi

Suarapublic.com Selamat datang di Website Suarapublic yang penuh informasi terkini. Pada Edisi kali Ini, Suarapublic akan menyampaikan informasi menarik dari Nasional. Informasi menarik Mengenai " Wali Kota Bandung Farhan Berikan Respons Mengejutkan Setelah Wakilnya Terjerat Kasus Korupsi" Jangan lewatkan informasi penting

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengumumkan langkah-langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kota Bandung menyusul perkembangan kasus hukum yang melibatkan Wakil Wali Kota, Erwin. Pemkot Bandung berkomitmen untuk memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan evaluasi terhadap area layanan publik yang berpotensi disalahgunakan, serta memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antar perangkat daerah. Farhan menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah diminta untuk tetap melaksanakan tugasnya dengan efektif, sembari memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mengoptimalkan peran Inspektorat.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung telah menetapkan Erwin sebagai tersangka terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2025. Meskipun demikian, Farhan menekankan bahwa prioritas utama mereka adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan bahwa layanan publik tetap berjalan tanpa gangguan. Ia juga mencatat pentingnya mekanisme koordinasi harian di bawah Sekretaris Daerah untuk menjaga ritme pemerintahan yang stabil dan responsif.

Farhan menambahkan bahwa proses hukum yang berlangsung sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Dia juga berkoordinasi untuk memastikan layanan publik di sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan tetap berlangsung tanpa hambatan. Kami memberi ruang penuh bagi penyidik untuk bekerja secara independen dan profesional, ujar Farhan, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Kepala Kejari Bandung, Irfan Wibowo, penetapan tersangka terhadap Erwin dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap 75 saksi dan pengumpulan bukti yang kuat. Kasus ini melibatkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan pihak tertentu. Tindakan ini kami ambil setelah mendapatkan bukti yang diyakini cukup untuk melanjutkan proses hukum, papar Irfan.

Erwin, yang baru menjabat selama sepuluh bulan, membantah laporan bahwa dirinya terlibat dalam praktik Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dalam pernyataannya, dia menyatakan tidak mengetahui dari mana informasi tersebut berasal dan berharap proses hukum berjalan transparan. Selain Erwin, ada beberapa saksi lain yang juga telah dimintai keterangan dalam kasus ini.

“Kami mengajak semua pihak untuk tidak berspekulasi dan mengikuti informasi resmi dari lembaga berwenang, kata Farhan. Ia berharap semua pihak dapat menghormati proses hukum dan menunggu hasil dari penyidikan yang berlangsung.