KPK Menggempur Bekasi: Terungkapnya OTT yang Menghebohkan!

Suarapublic.com Hai semoga harimu menyenangkan., Pada Edisi kali Ini, Suarapublic akan menyampaikan informasi menarik dari Nasional. Review Artikel Mengenai " KPK Menggempur Bekasi Terungkapnya OTT yang Menghebohkan" Baca sampai selesai untuk pemahaman komprehensif.

Pada tanggal 20 Agustus 2025, terjadi operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. OTT ini berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, pada 3 November 2025, KPK juga melakukan OTT terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, terkait dugaan pemerasan di Pemerintah Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2025. Hal ini menunjukkan komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas praktik korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan.

Sementara itu, di Bekasi, Jawa Barat, KPK mengkonfirmasi bahwa mereka tengah melakukan OTT. Pada Kamis (18/12), Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa kegiatan penyelidikan masih berlangsung dan menekankan pentingnya tindakan ini untuk menjaga integritas aparat pemerintahan.

Di Provinsi Sumatera Utara, pada Juni 2025, KPK juga melakukan OTT terkait dugaan suap dalam proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ini merupakan bagian dari upaya besar KPK untuk meringkus para oknum yang terlibat dalam praktik korupsi di proyek-proyek publik.

Pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait dugaan suap dalam pengurusan jabatan dan proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo. Sementara itu, pada 9-10 Desember 2025, Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, juga ditangkap dalam OTT yang berhubungan dengan penerimaan gratifikasi.

Yang terakhir, pada 17-18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Tangerang, yang mengakibatkan penangkapan seorang jaksa, dua pengacara, dan enam anggota masyarakat sipil, memperkuat sinyal untuk penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi di semua lapisan pemerintah dan masyarakat.