Mendagri Desak Kepala Daerah Aceh Segera Update Data Rumah Rusak Pasca Bencana

Suarapublic.com Selamat membaca semoga bermanfaat. Pada Edisi kali Ini, Suarapublic akan menyampaikan informasi menarik dari Nasional. Artikel Yang Mengulas " Mendagri Desak Kepala Daerah Aceh Segera Update Data Rumah Rusak Pasca Bencana" Jangan berhenti teruskan membaca hingga tuntas.

Dalam situasi darurat seperti bencana alam, pengumpulan dan penyampaian data yang tepat waktu menjadi sangat penting. Ini diingatkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, kepada para kepala daerah di Aceh. Ia meminta agar proses pengumpulan data mengenai rumah-rumah yang terdampak bencana dipercepat. Data ini akan menjadi bahan pokok dalam penyaluran bantuan hunian dan pemulihan masyarakat yang terkena dampak.

Tito menjelaskan bahwa untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang, pemerintah akan memberikan bantuan biaya melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang. Saya harap Aceh bisa lebih cepat dalam mengumpulkan data tersebut. Jangan sampai masyarakat merasa pemerintah lamban dalam menanggapi situasi ini, tegasnya.

Untuk kondisi rumah yang rusak berat dan rumah yang hilang, pemerintah sudah menyiapkan skema penggantian hunian. Skema ini termasuk penyediaan hunian sementara maupun menyalurkan dana tunggu hunian (DTH). Tito menekankan bahwa kecepatan dan akurasi dalam pengumpulan data menjadi kunci utama dalam penanganan masalah hunian ini. Klasifikasi kerusakan rumah dibagi menjadi rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.

Berdasarkan data terakhir yang diterima pemerintah per 27 Desember, terdapat 68.850 rumah yang rusak ringan, 37.520 rumah rusak sedang, dan 56.108 rumah rusak berat yang berada di tiga provinsi yang terdampak bencana. Padahal, pemerintah masih menunggu data tersebut untuk mulai menyalurkan bantuan.

Tito juga menyampaikan bahwa data ini akan digunakan oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan tambahan. Besarannya adalah Rp3 juta untuk pengadaan perabot rumah tangga dan Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga. Dengan kata lain, seluruh skema bantuan ini sangat tergantung pada ketersediaan dan kelengkapan data dari daerah.

Dia mengindikasikan bahwa pengumpulan data di Sumatera Barat dan Sumatera Utara sudah berlangsung dengan relatif cepat, sedangkan Aceh masih memerlukan percepatan. Tito mengingatkan bahwa skema pengumpulan data ini tidak perlu menunggu hingga seluruh data terkumpul, namun bisa dilakukan secara bertahap. Pernyataan ini disampaikannya dalam rapat koordinasi yang berlangsung bersama Presiden, sejumlah menteri, Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh, serta Bupati Aceh Tamiang di Aceh Tamiang.

Tito menjelaskan pentingnya keyakinan dalam data yang dikumpulkan sebelum diserahkan kepada bupati. Data yang sudah masuk dapat segera diserahkan ke BNPB untuk diproses dan disalurkan, sementara data tambahan dapat menyusul kemudian, tegas Tito.

Dia menambahkan bahwa data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bahwa total rumah yang terdampak mencapai sekitar 213.000 unit, sementara kondisi di lapangan masih dinamis. Ia juga menjelaskan bahwa sumber awal data berasal dari tingkat kabupaten dan kota, dan bupati akan dibantu oleh Kapolres dan Kajari untuk melakukan verifikasi data.

Kami sudah melaksanakan beberapa rapat dan selalu meminta kepada kepala daerah untuk segera mengumpulkan data dengan cepat. Tito juga memberikan contoh bagaimana Kabupaten Tapanuli Selatan berhasil mempercepat penyaluran bantuan berkat ketersediaan data. Ini menyebabkan jumlah pengungsi yang semula 21 ribu berkurang signifikan menjadi hanya tersisa 4 ribu.

Dengan tegas, Tito memohon kepada gubernur, wakil gubernur, dan bupati daerah yang terdampak untuk segera mengumpulkan data. Data ini sangat vital agar BNPB dan Kementerian Sosial bisa menjalankan eksekusi bantuan. Uangnya sudah tersedia, masalahnya tinggal data saja, tutupnya.