Kang Dedi 'Paksa' Pelajar Jabar Jalan Kaki: Sekolah Bebas Motor, Sehat & Ramah Lingkungan?

Suarapublic.com Selamat datang di Website Suarapublic yang penuh informasi terkini. Pada Edisi kali Ini, Suarapublic akan menyampaikan informasi menarik dari Nasional. Catatan Artikel Tentang " Kang Dedi Paksa Pelajar Jabar Jalan Kaki Sekolah Bebas Motor Sehat Ramah Lingkungan" Simak artikel ini sampai habis

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terus menjadi sorotan belakangan ini karena kerap mengeluarkan kebijakan kontroversial.

Salah satu terobosan yang diungkapkan Dedi Mulyadi adalah mendorong pelajar untuk lebih banyak berjalan kaki.

Dedi menyebutkan bahwa masalah yang memicu warga enggan berjalan kaki menjadi motivasi untuk membangun akses pendukung trotoar sepanjang satu kilometer di sekitar sekolah.

Karenanya konsep saya berikutnya adalah, satu kilometer menjelang sekolah, akan saya bangunkan trotoar-trotoar yang layak untuk berjalan kaki, kata Dedi di Gedung Sate Bandung.

Selain infrastruktur trotoar, Dedi juga akan mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah menjadi kawasan bebas kendaraan siswa.

Siswa yang di bawah umur, itu nitip nitip motornya di warung tetangga sekolahnya. Nah problem di kita ini jalan kaki karena panas aja, dan lalu lintasnya enggak baik, kata Dedi.

Tidak hanya trotoar, Dedi mengatakan pihaknya juga akan membangun instalasi air minum yang bisa dikonsumsi langsung.

Dedi Mulyadi juga meminta kebijakannya jangan salah diartikan, karena dia yakin langkah tersebut akan membawa manfaat bagi para siswa itu sendiri.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatasi masalah siswa bermasalah di wilayahnya agar dibina di barak militer, yang dimulai pada 2 Mei 2025.

Dia mengungkapkan, rencana siswa dibina di barak militer agar memperoleh pendidikan karakter yang bekerja sama dengan TNI dan Polri.

Pemprov Jawa Barat juga mengeluarkan larangan pelaksanaan acara wisuda dan perpisahan yang melibatkan pungutan biaya dari siswa.

Larangan ini tertuang dalam SE Disdik Jabar Nomor 6685/PW.01/SEKRE. Dedi menegaskan, kegiatan semacam itu kerap membebani orang tua dan tak sejalan dengan prinsip pendidikan terjangkau.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) juga menerbitkan surat edaran jam malam bagi pelajar, meski kebijakan juga mengatur sejumlah pengecualian.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi turut memperlihatkan surat edaran bernomor.